Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No.22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun dalam kenyataan pelaksanaan otonomi tersebut menimbulkan banyak kendala bagi daerah-daerah tersebut, seperti belum tersedianya sumber daya manusia yang handal serta masih kurangnya pendapatan asli daerah yang bisa menunjang pelaksanaan otonomi tersebut. Dan salah satu faktor yang berkembang saat ini daerah-daerah adalah kurang harmonisnya pihak DPRD dan kepala daerah dalam menjalankan fungsi otonomi daerah secara bersama-sama. ; Topik yang dibahas: ciri khas UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemungkinan implikasi yang timbul di masa mendatang, desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuab RI, upaya mencegah negativisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengembangan SDM aparatur Pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah, pertanggungjawaban kepala daerah, beberapa sisi penting dari hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah, kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyiapan kader-kader politik lokal, kewenangan bidang kesehatan dan upaya menciptakan lahan kerja bagi tenaga kesehatan dalam rangka menampung limpahan PNS pusat, indikator penilaian kinerja pemerintah daerah.