Buku ini berisi tentang pertahanan dilihat dari mata hukum indonesia, teori konflik dan teori kewenangan, alternatif penanganan sengketa di luar pengadilan(nonlitigasi), politik hukum pertahanan dan pengaturan tanah dalam undang-undang pokok agraria, hak-hak atas tanak di Indonesia, dan Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa dan konflik tanah di masyarakat melalui mediasi. ; Buku ini membahas tentang sengketa dan konflik pertanahan, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa dan konflik tanah di masyarakat melalui mediasi (nonlitigasi). Proses penyelesaian sengketa dan konflik melalui mediasi bertujuan untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imarsial, yaitu mediator. ; Daftar Pustaka: hlm.111-119