Buku ini membahas secara komprehensif dinamika pemekaran wilayah dalam kerangka NKRI, dengan menitikberatkan pada aspek hukum, administrasi pemerintahan, dan pembangunan daerah. Pemekaran wilayah dipahami tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan otonomi daerah.
Melalui pendekatan normatif dan analisis, buku ini menguraikan landasan konstitusional dan yuridis pemekaran wilayah, mulai dari prinsip otonomi daerah, kewenangan pemerintahan pusat dan daerah, hingga peran hukum administrasi negara daam mengatur proses pembentukan daerah baru. Selain itu, disajikan pula pembahasan mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.