=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003481
=005  20221201111108
=035  ##$$a 0010-012000000003481
=008  221201################g##########0#ind##
=245  1#$$a Undang-Undang Otonomi Daerah 1999
=260  ##$$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 1999
=300  ##$$a ix; 161 hlm ; $c 19 cm
=020  ##$$a 979-8767-45-4
=082  ##$$a R 348.598
=084  ##$$a R 348.598 RED u
=650  #4$$a Undang-Undang
=650  #4$$a Peraturan di Indonesia
=110  ##$$a Redaksi Sinar Grafika
=856  ##$$a 300
=505  ##$$a Buku ini membahas tentang undang-undang RI No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, penjelasan atas UU RI No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU RI No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
=520  ##$$a Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat
=990  ##$$a 5181
=990  ##$$a 5183
=990  ##$$a 00000041603
=990  ##$$a 00000041603
=990  ##$$a 5181
=990  ##$$a 5183
=990  ##$$a 00000041603
=990  ##$$a 5181
=990  ##$$a 5183