=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000024163
=005  20241211103132
=035  ##$$a 0010-1224000002
=007  ta
=008  241211################g##########0#ind##
=020  ##$$a 979-3654-63-5
=082  ##$$a R 348.02
=084  ##$$a R 348.02 EDM h
=100   #$$a Edmon Makarim
=245  1#$$a Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika
=250  ##$$a ed.1
=260  ##$$a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2005
=300  ##$$a ix; 643 hlm : $b ilus ; $c 21 cm
=650  #4$$a Peraturan-Peraturan
=650  #4$$a Telematika
=505  ##$$a Peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam buku ini yang terkait dengan telematika, antara lain: UU RI No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional, UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No.8 Tahun 2002 tentang Perfilman
=520  ##$$a Perubahan lingkungan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang telekomunikasi sehingga penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat.
=856  ##$$a 300